Regulasi

REGULASI TERKAIT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

 

1. UNDANG UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERiNTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

 

2. PERMENDESA

PERMENDESA NO.1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

PERMENDESA NO.2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA.

PERMENDESA NO.3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA.

PERMENDESA NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRlAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

PERMENDESA NO.5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015

PERMENDESA NO.21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016.

PERMENDESA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

PERMENDESA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTlNGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

PERMENDESA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

KEPMENDESA NOMOR 48 TAHUN 2018 PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA

 

3. PERMENDAGRI

 

PERMENDAGRI NO.111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DESA.

PERMENDAGRI NO.112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

PERMENDAGRI NO.113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERMENDAGRI NO.114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.

PERMENDAGRI NO.81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN.

PERMENDAGRI NO.82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

PERMENDAGRI NO.83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

PERMENDAGRI NO.84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DESA.

PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

PERMENDAGRI NO. 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA

PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA

PERMENDAGR! NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERlNTAHAN DESA

PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA

PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

 

4. PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

 

5) PERATURAN GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTENNOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHKABUPATEN/KOTA UNTUK PEMBANGUNAN DESA/LINGKUNGANTERPADU PADA KANTONG KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS PERANGKAT DAERAH.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE PROVINSI BANTEN TAHUN 2017.