Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Partisipatif, Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Seksi Ketahanan Masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:  

Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

Merencanakan bahan pembangunan partisipatif  sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Merencanakan bahan pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Merencanakan bahan pembinaan pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Merencanakan bahan kebijakan penguatan kapasitas masyarakat  sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

Merencanakan bahan penyusunan ketahanan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Merencanakan bahan pembinaan ketahanan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Merencanakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas lain yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif

a. Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan Partisipatif.


b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan Partisipatif berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Partisipatif;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Partisipatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

Menyusun bahan perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan dibidang perencanaan dan pembangunan partisipatif;

Melaksanakan fasilitasi perencanaan partisipatif melalui pengembangan sistem dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan partisipatif desa, pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan fasilitasi musyawarah desa, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Santri Bangun Desa (Sabangsa), Kesatuan Gerak PKK Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta kegiatan lainnya dalam rangka membangun Desa mewujudkan Desa Membangun sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Melaksanakan koordinasi dalam rangka mengembangkan sistem perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan Partisipatif dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat.


b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

Menyusun bahan pedoman pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Menyusun bahan  perencanaan sebagai bahan pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan dibidang pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

Melaksanakan fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi ruang pembelajaran masyarakat (RBM) Desa, pendampingan dan kaderisasi masyarakat desa,  sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi bina pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat

a. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Ketahanan Masyarakat.


b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

Merencanakan kegiatan Seksi Ketahanan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Ketahanan Masyarakat;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertibn dan lancar;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

Menyusun bahan pedoman ketahanan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan di bidang pembinaan ketahanan masyarakat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik

Melaksanakan fasilitasi ketahanan masyarakat melalui advokasi hukum masyarakat desa, peraturan desa dan paralegal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Melaksanakan fasilitasi Lembaga ketahanan masyarakat desa melalui pembinaan lembaga masyarakatan desa, antara lain : Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD)/lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Karang Taruna,  Posyandu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Desa (TP-PKK Desa)  sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketahanan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Katahanan Masyarakat sesuasi dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.