Selayang Pandang


Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2010 serta mengacu pada standart operasional prosedur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dengan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Peningkatan Pelayanan Publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah menyelenggarakan Perumusan, Penetapan, Pengorganisasian, dan Pengendalian Pelaksanaan tugas serta Program dan Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan