DPMD Provinsi Banten gelar Forum OPD 2022 secara Online

DPMD Provinsi Banten gelar Forum OPD 2022 secara Online

DPMD Banten - Forum OPD merupakan salah satu instrumen penting dalam alur mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang memberikan kewenangan kepada opd dalam menentukan bentuk dan jenis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kebutuhan sektor, partisipasi masyarakat dan aspirasi pemangku kepentingan lain. 

Forum ini dirancang untuk melakukan interaksi antarpelaku (stakeholders) dalam rangka mengkaji dan menyepakati substansi prioritas program dan kegiatan yang akan menjadi dokumen rencana opd (renstra dan renja OPD) yang selaras dengan kesepakatan hasil Musyawarah Pembangunan Daerah (musrenbang) dan dokumen perencanaan lainnya.

DPMD Provinsi Banten telah menggelar acara Forum OPD sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Acara pembukaan Forum OPD ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 februari 2021 yang bertempat di Aula Lantai 2 Gedung DPMD Provinsi Banten yang beralamat di Kawasan KP3B yang dilakukan secara online melalui aplikasi zoom meeting.

Kepala DPMD Provinsi Banten, Enong Suhaeti dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum OPD tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Forum OPD menjadi media penting bagi OPD untuk mensosialisasikan dan mengartikulasikan secara langsung peran pemangku kepentingan dalam mendiskusikan berbagai persoalan, keselarasan, harmonisasi dan optimalisasi penyelenggaraan fungsi dan tugas OPD. Forum opd sebagai wahana interaksi pelaku (multi stakeholders) dalam membangun komitmen dan legitimasi terhadap keputusan perencanaan yang telah disusun.

Dalam rangka mendukung visi kepala daerah, DPMD Provinsi Banten memiliki indikator kinerja sasaran yaitu lembaga kemasyarakatan desa, lembaga ekonomi desa dan pemerintahan desa/kelurahan  di 48 desa tertinggal dan 48 berkembang yang diberdayakan. untuk tahun 2022, indikator kinerja sasarannya adalah di 12 desa tertinggal dan 12 desa berkembang.

 

Lebih lanjut, dalam rangka mengantisipasi dan penanganan dampak covid-19 di wilayah provinsi banten dengan berdasarkan pada keputusan gubernur banten nomor 443/kep.114- huk/2020, tanggal 14 maret 2020 tentang penetapan kejadian luar biasa corona (covid-19) di wilayah provinsi banten. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah provinsi telah melakukan efisiensi anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi covid.

Terkait penanganan di desa, salah satu strategi yang dilakukan dalam menangani dampak corona virus disease 2019 di wilayah provinsi banten, dilakukan perubahan terhadap peraturan gubernur banten nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa se-provinsi banten tahun 2020.

Semula bantuan keuangan desa digunakan untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang kesehatan/penanganan stunting dan gizi buruk dan kegiatan penguatan perpustakaan desa. Dengan adanya regulasi terbaru ini bantuan keuangan desa digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa di bidang kesehatan dalam rangka mengantisipasi dampak penyebaran pandemi covid-19 terhadap masyarakat desa. Hal tersebut merupakan bentuk konkret pemerintah provinsi untuk menjaga ketahanan ekonomi di desa.dan diberitahukan bahwa di tahun 2021 bantuan keuangan desa akan tetap dilanjutkan.

 

Hadir dalam zoom meeting sebagai narasumber yaitu Mustakim dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementrian Desa PDTT dan Novi Dwi Remi Asih dari Bappeda Provinsi Banten.